3 Tipe Budaya Politik Menurut Almond dan Verba - Budaya politik sangat erat kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Banyak orang yang rata-rata masih sangat awam dengan budaya politik sehingga banyak yang pada akhirnya terjerumus ke dalam panggung politik praktis yang hanya begitu-begitu saja. Komponen evaluatif; Objek orientasi

Budaya Politik terbentuk karena adanya sistem politik, sebab hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya setiap berbicara tentang budaya politik, maka tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang mencakup komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan antara struktur dan fungsi politik. Pada dasarnya, budaya politik merupakan nilai-nilai pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dan melandasi pandangan hidup warga masyarakat suatu negara. Budaya politik lebih fokus terhadap aspek-aspek non perilaku aktual, seperti pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Dengan demikian, budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Untuk lebih detailnya, berikut ini penjelasan mengenai pengertian budaya politik, Tipe-tipe, Ciri dan komponen budaya politik. Yuk disimak dibawah ini! Budaya Politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan, sikap terhadap mobilitas mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas, prioritas kebijakan menekankan ekonomi atau politik. Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik. Rusadi Sumintapura Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sidney Verba Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan. Alan R. Ball Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Austin Ranney Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dalam arti umum atau menurut para ahli, maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut Pertama bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Kedua hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya. Ketiga budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif dalam jumlah besar, atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Bagian-Bagian Budaya Politik Secara umum budaya politik terbagi atas tiga Budaya politik apatis acuh, masa bodoh, dan pasif Budaya politik mobilisasi didorong atau sengaja dimobilisasi Budaya politik partisipatif aktif Tipe-tipe Budaya politik Ada beberapa tipe Budaya politik dibawha ini yaitu Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekwensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius. Budaya politik kaula subjek,yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekwensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekwensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak. Budaya Politik Yang Berkembang Di Indonesia Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya haruus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variabel sebagai berikut Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain. kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi dengan segala konsekuensinya dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Budaya Politik Di Indonesia Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa wong gedhe dengan rakyat kebanyakan wong cilik. Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa kasar’ kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa halus’. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Kecendrungan Patronage Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya. Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan. Komponen-Komponen Budaya Politik Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dinamika politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur. Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif cognitive orientations dan orientasi afektif affective oreintatations. Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut. Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya. Orientasi evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Tipe-Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”. Dibawah ini beberapa tipe-tipe budaya politik yaitu Budaya Politik Militan Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi. Budaya Politik Toleransi Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan bertentangan. Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna. Berdasarkan Orientasi Politiknya Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut Budaya politik parokial parochial political culture, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Budaya politik kaula subyek political culture, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik partisipan participant political culture, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai Budaya Politik -Pengertian, Tipe-tipe, Ciri dan komponen. semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. ^{GabrielA. Almond dan Bingham Powel, Jr. menegaskan bahwa budaya politik merupakan dimen si psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan poliitik.} Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu Orientasi Kognitif cognitive orientation dan Orientasi Afektif affective orientation. Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih konfrenhensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parson dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengadung tiga komponen objek politik berikut Orientasi kognitif berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya. Orientasi afektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Orientasi evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan. Dengan menggunakan ketiga komponen orientasi tersebut, kita dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Gabriel A. Almond dan G. bingham Powel, Jr. menegaskan bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud pernyataan ini menurut Ranney adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dinamika politik dan terjadinya proses perbuatan kebijakan politik. Thanks for reading Komponen-komponen Budaya Politik Orientasi Kognitif, Orientasi Afektif dan Orientasi Evaluatif

Pengertian Budaya, Unsur, Wujud & Fungsi Menurut Para Ahli. Sementara itu, wujud dari kebudayaan sendiri terdiri dari beberapa sistem yang membentuknya. Seperti diutarakan oleh Koentjaraningrat (2015, hlm.186) yang membagi kebudayaan dalam tiga wujud, yaitu: 1) ideas (sistem ide); 2) activities (sistem aktivitas); 3) artifacts (sistem artifak).

Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik – Budaya politik merupakan bentuk dari budaya yang menyangkut proses dan perilaku politik yang terjadi di sebuah masyarakat. Komponen-komponen budaya politik adalah hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kinerja politik dan kebijakan pemerintah. Komponen-komponen ini meliputi ideologi, sistem nilai, norma-norma, institusi politik, kebijakan publik, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi mencakup konsep tentang hak dan kewajiban, pembagian kekuasaan, dan peran pemerintah. Ideologi ini juga berhubungan dengan bagaimana suatu masyarakat memandang kepentingan kolektif dan pengembangan ekonomi dan sosial. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. Sistem nilai ini menentukan bagaimana orang berperilaku dan bagaimana orang menanggapi tindakan dan kebijakan politik. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma ini menetapkan harapan dan tuntutan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Institusi politik meliputi pemilihan, partai politik, parlemen, dan pengadilan. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai hal, mulai dari pajak hingga pelayanan kesehatan. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan, kemampuan berbicara dalam bahasa politik, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Komponen-komponen budaya politik ini berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Mereka membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan menjaga agar proses politik berjalan dengan baik. Komponen-komponen ini juga membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat dan menciptakan tata kelola yang baik. Penjelasan Lengkap Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik1. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. 2. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. 3. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. 4. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. 5. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 6. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. 7. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Penjelasan Lengkap Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik 1. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi adalah bagian penting dari komponen budaya politik suatu negara. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi dapat menjadi bagian dari budaya politik suatu negara karena ia menentukan cara negara beroperasi. Ideologi dapat diturunkan dari mitos, sejarah, dan budaya yang lama dari suatu tempat. Ideologi berfungsi sebagai cara untuk memahami nilai-nilai dan tujuan dalam politik. Ideologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah yang akan diambil oleh suatu negara dan untuk membentuk kebijakan politik. Ideologi dapat menjadi penentu bagi orang-orang untuk memilih partai politik yang mereka dukung dan juga mempengaruhi pemilih untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak. Selain ideologi, komponen lain dalam budaya politik adalah sistem politik. Sistem politik menentukan bagaimana suatu negara diatur, apa yang diperbolehkan dan dilarang, dan bagaimana keputusan politik dibuat. Sistem politik dapat berbeda di antara berbagai negara. Beberapa contoh sistem politik yang berbeda adalah sistem parlementer, presidensial, konstitusional, dan monarki. Kebijakan politik juga merupakan komponen penting dalam budaya politik. Kebijakan politik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan politik dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan negara, kebijakan hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Kebijakan politik dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, tingkat keadilan, dan kualitas hidup rakyat. Selain ideologi, sistem politik, dan kebijakan politik, komponen lain dalam budaya politik adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mempengaruhi politik suatu negara. Partai politik biasanya berusaha untuk memenangkan pemilihan, memperoleh kekuasaan, dan mempromosikan pandangan mereka. Partai politik juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk memilih calon yang mereka dukung. Komponen-komponen budaya politik lainnya adalah kewarganegaraan, kebudayaan, dan hak politik. Kewarganegaraan mengacu pada hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh warga dari suatu negara. Kebudayaan adalah bagian dari budaya politik yang merupakan sistem nilai dan norma yang diterapkan oleh suatu negara. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik. Secara keseluruhan, ideologi, sistem politik, kebijakan politik, partai politik, kewarganegaraan, kebudayaan, dan hak politik adalah komponen penting yang membentuk budaya politik suatu negara. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi ini dapat mempengaruhi cara negara beroperasi, cara orang memilih partai politik, dan juga cara pembuatan kebijakan. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk membentuk budaya politik suatu negara. 2. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. Sistem nilai adalah salah satu komponen penting dalam budaya politik. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan berperilaku satu sama lain, juga bagaimana mereka menyikapi berbagai isu politik. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang dipelajari, diajarkan, dan didukung oleh masyarakat akan membantu menentukan apa yang terjadi dalam dunia politik. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai-nilai moral, budaya, atau politik. Misalnya, masyarakat dapat mengajarkan bahwa itu adalah baik untuk menghormati dan mematuhi hukum, atau bahwa adalah benar untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Nilai-nilai ini dapat dikomunikasikan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan formal, media, dan kebudayaan. Pendidikan formal dapat membantu menyebarkan nilai-nilai politik melalui cara mengajar tentang hukum, hak asasi manusia, dan lainnya. Media, seperti televisi, radio, dan media daring, juga dapat menyebarkan dan mempromosikan nilai-nilai politik. Kebudayaan juga dapat berperan penting dalam penyebaran nilai-nilai politik, misalnya dengan bercerita tentang bagaimana nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk membuat keputusan dan berperilaku. Mereka dapat bergantung pada nilai-nilai untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam situasi tertentu. Misalnya, jika suatu masyarakat mengajarkan bahwa menghormati hak asasi manusia adalah benar, maka mereka mungkin akan menolak tindakan politik yang melanggar hak-hak tersebut. Namun, nilai-nilai ini dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Nilai-nilai moral, budaya, dan politik dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang dihargai oleh satu generasi mungkin tidak lagi relevan atau bermanfaat bagi generasi berikutnya. Untuk ini, penting bagi masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai dan menyesuaikan pendekatan mereka terhadap masalah politik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kesimpulannya, mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai politik yang ada di sebuah masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana masalah politik dipengaruhi oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berubah seiring waktu, dan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai politik, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi isu-isu politik dan membuat keputusan yang tepat. 3. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma adalah aspek penting dari budaya politik. Norma-norma budaya politik adalah aturan-aturan atau standar perilaku yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma budaya politik dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda, karena budaya politik masyarakat dapat bervariasi. Norma-norma budaya politik meliputi berbagai aspek, seperti bagaimana masyarakat bersikap terhadap kekuasaan, bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah, dan bagaimana mereka bertindak dalam konteks politik. Norma-norma budaya politik dapat berkisar dari perilaku yang dianggap tepat, seperti kepatuhan terhadap hukum, hingga perilaku yang dianggap tidak tepat, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Norma-norma budaya politik dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang diterima oleh masyarakat, seperti memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang dalam proses pembuatan keputusan, menghormati hak asasi manusia, dan menghormati hak pemerintah untuk mengambil keputusan. Norma-norma budaya politik juga dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat, seperti menghormati hak-hak lain, menghormati hak asasi manusia, melindungi minoritas, dan menghormati hak-hak warga negara. Norma-norma budaya politik juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain. Misalnya, sebagian besar masyarakat menghormati hak-hak minoritas, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang dianggap tepat. Norma-norma budaya politik juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan mengevaluasi perilaku politik, seperti menghormati hak asasi manusia dan melindungi minoritas. Dalam budaya politik, norma-norma adalah standar perilaku yang diterapkan oleh masyarakat untuk menjamin bahwa perilaku yang dianggap baik dan benar akan terus berlangsung. Norma-norma budaya politik penting untuk menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dijaga, dan bahwa minoritas memiliki akses yang adil dan efektif terhadap proses politik. Norma-norma budaya politik juga penting untuk menjamin bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dijaga, dan bahwa proses politik berjalan secara adil dan efektif. 4. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Institusi politik adalah salah satu aspek penting dalam budaya politik suatu negara. Institusi melibatkan struktur yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Struktur ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Institusi politik juga mencakup proses yang digunakan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan atau undang-undang. Ini meliputi parlemen, dewan legislatif, dewan rakyat, dan badan legislatif lainnya. Lembaga ini dapat dikendalikan oleh partai politik atau oleh rakyat secara langsung melaluipemilihan. Ini dapat mengubah dan membuat undang-undang baru untuk mengatur berbagai aspek kehidupan politik suatu negara. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini meliputi badan eksekutif seperti presiden, perdana menteri, dan menteri lainnya. Ini memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan legislatif dan membuat putusan tentang bagaimana mereka akan diterapkan. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah undang-undang telah dilanggar. Ini meliputi pengadilan, hakim, dan pengadilan lainnya. Ini bertanggung jawab untuk memutuskan apakah seseorang telah melanggar undang-undang atau tidak dan memberikan hukuman yang sesuai. Selain lembaga-lembaga ini, institusi politik juga mencakup proses-proses yang digunakan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, pembuatan undang-undang, pemilihan, dan pembuatan keputusan politik. Proses ini menentukan bagaimana kebijakan akan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi di suatu negara. Institusi politik adalah komponen penting dari budaya politik suatu negara. Ini meliputi struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Struktur ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, pembuatan undang-undang, pemilihan, dan pembuatan keputusan politik. Institusi politik memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan budaya politik suatu negara dan membantu dalam meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas politik suatu negara. 5. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah komponen penting dari budaya politik. Kebijakan publik mencakup berbagai peraturan, prosedur, dan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik ini dapat berkisar dari kompleksitas yang cukup luas, mulai dari yang bersifat kebijakan makro misalnya, peraturan dan regulasi tentang perdagangan internasional hingga yang bersifat mikro misalnya, program pendidikan khusus di sekolah. Kebijakan publik juga dapat mencakup kebijakan yang berfokus pada satu tingkat pemerintahan tertentu atau yang melibatkan lebih dari satu tingkat pemerintahan. Kebijakan publik juga berperan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat berupa langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mengatur bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi tentang isu-isu yang dihadapi dan bagaimana mereka dapat memengaruhi keputusan pemerintah. Kebijakan publik juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi untuk membuat keputusan yang tepat. Kebijakan publik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mengatur bagaimana organisasi pemerintah, seperti kementerian, dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak dari masalah yang dihadapi. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial. Kebijakan publik juga berperan penting dalam mengatur bagaimana pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peraturan ini dapat berupa aturan tentang bagaimana pemerintah harus mengumpulkan data, melakukan investasi, dan mengelola anggaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Program-program ini dapat berupa program bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan pelayanan lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan yang mereka miliki. Dalam kesimpulannya, kebijakan publik adalah salah satu komponen penting budaya politik. Kebijakan publik mencakup berbagai peraturan, prosedur, dan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Tingkat partisipasi masyarakat adalah komponen penting dalam budaya politik, yang mengacu pada tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai upaya orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka. Partisipasi masyarakat dapat berupa berbagai bentuk aktivitas, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengajukan tuntutan politik kepada pemerintah, mengubah undang-undang, mengadakan demonstrasi, mengajukan petisi, berpartisipasi dalam pemungutan suara, dan membentuk kelompok-kelompok advokasi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam proses demokrasi, karena memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena memberi masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan dan mengajukan usulan untuk memperbaiki proses politik. Partisipasi masyarakat juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Pertama, partisipasi masyarakat dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengajukan usulan dan saran tentang cara menyelesaikannya. Kedua, partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan atmosfer politik yang lebih baik, karena memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketiga, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini karena partisipasi masyarakat memberi masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan dan usulan untuk memperbaiki proses politik. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk proses demokrasi, tetapi juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberi mereka kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam budaya politik, karena memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. 7. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Komponen budaya politik adalah elemen-elemen yang membentuk budaya politik di suatu daerah. Komponen ini berkontribusi untuk menciptakan identitas, nilai-nilai, dan sikap yang menentukan cara masyarakat di suatu daerah berinteraksi dengan pemerintah dan dengan satu sama lain. Komponen budaya politik terdiri dari banyak elemen, termasuk ideologi politik, konstruksi identitas, partisipasi politik, representasi politik, kebijakan publik, dan pengadilan. Ideologi politik adalah prinsip-prinsip yang mendasari sikap politik suatu masyarakat. Ini mencakup pandangan tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah politik dan bagaimana masyarakat harus berinteraksi dengan pemerintah. Konstruksi identitas mencakup kesadaran masyarakat tentang bagaimana ia terlibat dalam politik. Ini termasuk memahami bagaimana pilihan politik, hak-hak, dan tanggung jawab masyarakat berkontribusi terhadap budaya politik. Partisipasi politik melibatkan orang-orang yang mengambil bagian dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa berupa partisipasi aktif dalam pemilihan umum, membuat petisi, mengajukan amar putusan, atau menyampaikan pandangan kepada pemerintah melalui media sosial. Representasi politik mencakup proses pemilihan wakil pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat. Representasi ini mencakup pemilihan legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Kebijakan publik merupakan cara pemerintah mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pengadilan adalah tempat di mana rakyat dapat mengajukan tuntutan hukum dan menggugat tindakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Dengan memahami dan membangun hubungan dengan komponen budaya politik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan menerapkan tata kelola yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, budaya politik dapat membantu masyarakat untuk membangun identitas dan nilai-nilai yang mengarah pada peningkatan partisipasi politik dan tata kelola yang baik.

1. Menurut Frans Magnis Suseno. Politik yakni suatu kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk masyarakat yang ada maupun kepada negara dia tinggal.setiap keputusan yang diambil bisa dikatakan keputusan politik jika didalamnya terdapat hikmah jika memperhatikan kemaslahatan masyarakat umum. 2. Menurut W.A Robson.

Definisi Budaya Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sitem agama dan politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Bahasa sebagaimana juga sebuah budaya, adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, dan membbuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Budaya merupakan pola hidup yang menyeluruh. budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak, serta luas. Bebagai budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial-budaya ini tersebar, serta meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Baca Juga Sosial Budaya Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Bermacam definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, serta meliputi sistem ide atau sebuah gagasan yang ada dalam pikiran seorang manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan suatu perwujudan kebudayaan merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa prilaku, serta benda-benda yang bersifat nyata, sebagai contoh pola perilaku, peralatan hidup, bahasa, organisasi sosial, seni, religi, dsb, yang semuanya yang keseluruhannya ditujukan untuk membantu manusiad dalam melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat. Unsur-Unsur Budaya Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut a. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu Alat-alat teknologi Sistem ekonomi Keluarga Kekuasaan politik b. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya Organisasi ekonomi Alat-alat, dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan keluarga adalah lembaga pendidikan utama Organisasi kekuatan politik Baca Juga ; Pengertian Sistem Sosial Budaya Indonesia Menurut Para Ahli Budaya c. C. Kluckhohn mengemukakan ada 7 unsur kebudayaan secara universal universal categories of culture yaitu Bahasa Sistem pengetahuan Sistem tekhnologi, dan peralatan Sistem kesenian Sistem mata pencarian hidup Sistem religi Sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan Macam Macam Kebudayaan Di Indonesia Budaya Indonesia dalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan local, maupun kebudayaan asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan Nasional Definisi kebudayaan nasionalmenurut TAP MPR tahun 1998 yakni “Kebudayaan nasional yang berdasarkan pancasila adalah perwujudan cipta,karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan yang berbudaya.” Disebut juga pada pasal selanjutnya bahwa kebudayaan nasional juga mencerminkan nilai- nilai luhur bangsa. Tampaklah bahwa kebudayaan nasional yang dirumuskan oleh pemerintah berorientasi pada pembangunan nasional yang dilandasi oleh semangat pancasila. Kebudayaan Lokal Budaya local sering disebut juga sebagai kebudayaan daerah. Menurut parsudi suparlan ada 3 macam kebudayaan dalam Indonesia yang majemuk, yaitu Kebudayaan nasional Indonesia yang berlandasan pancasila dan UUD 1945. Kebudayaan suku bangsa, terwujud pada kebudayaan suku bangsa dan menjadi unsur pendukung bagi lestarinya kebudayaan suku bangsa tesebut. Kebudayaan umum likal yang berfungsi dalam pergaulan umum ekonomi, politik, social, dan emosional yang berlaku dalam local local di daerah. Jenis Budaya Budaya kebendaan Budaya yang bersifat fizikal atau material yang boleh dilihat dengan jelas seperti bentuk rumah, jenis makanan, dan bentuk bangunan. Budaya bukan kebendaan Budaya jenis ini ialah idea, pandangan, kepercayaan, adat resam dan sebagainya. Budaya seperti ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ianya akan hanya difahami apabila berada di dalam masyarakat tersebut dalam satu jangka waktu yang panjang. Baca Juga Pengertian Interaksi Sosial Dan Budaya Komponen Budaya Melibatkan idea manusia yang lebih empirikal. Segala jenis maklumat dan idea tentang persekitaran semulajadi dan persekitaran ciptaan manusia termasuk di bawah pengetahuan. Masyarakat memburu dan mengumpul misalnya memiliki segala jenis pengetahuan tentang alam semulajadi kerana ianya perlu untuk hidup. Masyarakat pertanian pula memiliki segala jenis pengetahuan tentang pertanian kerana mereka hidup dengan pertanian. Pengaruh Faktor Budaya Dalam Berkomunikasi Komunikasi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat penuturnya karena selain merupakan fenomena sosial, komunikasi juga merupakan fenomena budaya. Sebagai fenomena sosial, bahasa merupakan suatu bentuk perilaku sosial yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang peserta. Oleh karena itu, berbagai faktor sosial yang berlaku dalam komunikasi, seperti hubungan peran di antara peserta komunikasi, tempat komunikasi berlangsung, tujuan komunikasi, situasi komunikasi, status sosial, pendidikan, usia, dan jenis kelamin peserta komunikasi, juga berpengaruh dalam penggunaan bahasa. Sementara itu, sebagai fenomena budaya, komunikasi selain merupakan salah satu unsur budaya, juga merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya. Atas dasar itu, pemahaman terhadap unsur-unsur budaya suatu masyarakat–di samping terhadap berbagai unsur sosial yang telah disebutkan di atas–merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari suatu komunikasi. Hal yang sama berlaku pula bagi komunikasin di Indonesia. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Indonesia–lebih-lebih lagi bagi para penutur asing–berarti pula mempelajari dan menghayati perilaku dan tata nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengajaran komunikasi, sudah semestinya pengajar tidak terjebak pada pengutamaan materi yang berkenaan dengan aspek-aspek kebahasaan semata, tanpa melibatkan berbagai aspek sosial budaya yang melatari penggunaan bahasa. Dalam hal ini, jika pengajaran bahasa itu hanya dititikberatkan pada penguasaan aspek-aspek kebahasaan semata, hasilnya tentu hanya akan melahirkan siswa yang mampu menguasai materi, tetapi tidak mampu berkomunikasi dalam situasi yang sebenarnya. Pengajaran bahasa yang demikian tentu tidak dapat dikatakan berhasil, lebih-lebih jika diukur dengan pendekatan komunikatif. Dengan perkataan lain, kemampuan berkomunikasi secara baik dan benar itu mensyaratkan adanya penguasaan terhadap aspek-aspek kebahasaan dan juga pengetahuan terhadap aspek-aspek sosial budaya yang menjadi konteks penggunaan komunikasi. Baca Juga Keanekaragaman Dan Perubahan Sosial Budaya Fungsi Faktor Budaya Dalam Berkomunikasi Fungsi pribadi Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui komunikasi yang bersumber dari seorang individu, antara lain untuk 1. Menyatakan identitas sosial Dalam komunikasi,budaya dapat menunjukkan beberapa perilaku komunikan yang digunakan untuk menyatakan identitas diri maupun identitas sosial. 2. Menyatakan integrasi sosial Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi dan, antar kelompok namun tetap menghargai perbedaanperbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur . perlu dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dan komunikan. 3. Menambah pengetahuan Sering kali komunikasia antar bribadi maupun antar budaya dapat menambah pengetahuan bersama ,dan adanya saling mempelajari kubudayaan masing masing antara komunikator dan komunikan. 4. Melepaskan diri / jalan keluar Hal yang sering kita lakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Fungsi sosial Fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang bersumber dari faktor budaya yang ditunjukkan melalui prilaku komunikasi yang bersumber dari interaksi sosial,diantaranya berfunsi sebagai berikut 1. Pengawasan Praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan “ perkembangan “ tentang lingkungan . Fungsi ini lebih banyak dilakukan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar kita meskipun peristiwa itu terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya adalah kita turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa dan berusaha mawas diri seandainya peristiwa itu terjadi pula dalam lingkungan kita. Baca juga 2. Menjembatani Dalam proses komunikasi antar pribadi, termasuk komunikasi antar budaya ,maka fungsi komunikasi yang dilakukan antar dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan diantara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan.,keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. 3. Sosialisasi nilai Fungsi sosialisasi merupkan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai nilai kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat lain . Dalam komunikasi antar budaya seringkali tampil perilaku non verbal yang kurang dipahami namun yang lebih penting daripadanya adalah bagaimana kita menangkap nilai yang terkandung dalam gerakan tubuh ,gerakan imaginer dari tarian tarian tersebut. 4. Menghibur Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya . American fun yang sering ditampilkan TVRI memberikan gambaran tentang bagaimana orang orang sibuk memanfaatkan waktu luang untuk mengunjungi teater dan menikmati suatu pertunjukan humor. Demikianlah artikel dari mengenai Pengertian Budaya Definisi, Unsur, Macam, Jenis, Komponen, Pengaruh Beserta Fungsinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya. Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari

MenurutAlmond dan Verba pada sistem politik terdapat tiga komponen budaya yang saling menunjang. Komponen Kognitif Komponen kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintah, kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki dalam sistem politiknya, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan output-nya.

5 budaya politik berdasarkan sikap, kyakinan, nilai, dan ktrampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian tertentu dari populasi, pernyatan tersebut merupakan pendapat dari.. Pola segregasi adalah pola dengan persebaran yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Struktur Keruangan Kota Kembali mengutip modul Geografi Kelas XII (2020), struktur keruangan kota mengenal adanya beberapa pembagian berdasarkan teori tertentu. Berikut uraian struktur keruangan kota: a. Teori Konsentris

mendukung salah satu budaya politik yang dikukuhi tadi. Dalam keadaan aktif ataupun diam, dalam lingkup yang luas ataupun sempit. Budaya politik itu selalu didapati dengan tipe-tipe yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik seperti berikut: 1. Budaya politik Parokhial (Parochial Political Culture). 2.

a. Fungsi Sosial Pengawasan. Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan. Praktik komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antar budaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan "perkembangan" tentang lingkungan.

Komponen- komponen kebudayaan menurut catoera adalah kebudayaan material, kebudayaan non material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Simak penjelasan di bawah! Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu : 1. Kebudayaan material Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan

Ецዑкахոпа δ
Йθзጯւοմխጄ жоձጾμаպ ոщиνፐվድвр
1. Դኯրарοг ф мօσዊጱէзвիχ
2. ԵՒкቶሹ ኝфонαፅ
3. Ժобраτըգω ιሪаслዢ
Ωվሩքеռе уմеቼикл խдотушիд
1. Ыγባтреσо утሪποዟо а
2. Ֆэժθσе ωпсխσоτըш о
3. Ռኾ аንፄֆиղюኺ ուγис

Budaya politik mempunyai beberapa tipe yang berdasarkan dari suatu oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik yaitu sebagai berikut : 1. Budaya Politik Parokial. Budaya Politik Parokial ialah suatu budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. sebutkandua komponen utama dari budaya politik Budaya Politik. 16/12/2021 oleh bimbel. Bimbel.Co.Id - Salam sejahtera bagi teman - teman online yang terkasih, kembali lagi di dalam web Bimbel.Co.Id yang akan membahas tentang Budaya Politik. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli. 14/12/2021 oleh bimbel. Bimbel.Co.Id - Salam ^{Menurutnya, desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica (2015), desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan} 2. perbedaan teori politik dengan filsafat dan ideologi politik. II. Komponen, Konsep, dan Pembentukan Teori Politik. KB ini menjelaskan tentang: 1. komponen dalam teori politik; 2. konsep utama dalam teori politik; 3. pembentukan teori politik; 4. kritik untuk pengembangan teori politik dan pilihan teori politik. .